TIMES SABANG, MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten  Majalengka (Pemkab Majalengka) Jawa Barat, terus berkomitmen menekan angka kemiskinan yang hingga kini masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka masih berada di angka 10,82 persen, atau sedikit di atas ambang batas 10 persen.

Sebagai langkah nyata, Pemkab Majalengka akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp34,5 miliar pada tahun 2026 sebagai bantuan keuangan langsung untuk desa.

Dana tersebut diharapkan menjadi stimulus ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Bupati Majalengka, H. Eman Suherman menjelaskan, bahwa setiap desa akan mendapatkan bantuan sebesar Rp100 juta, di luar dari anggaran Dana Desa reguler yang selama ini sudah berjalan.

"Program ini merupakan bagian dari strategi percepatan penurunan kemiskinan di wilayah pedesaan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Bupati, Jumat (10/10/2025).

Lebih lanjut, Eman menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak hanya sebatas angka statistik, melainkan kondisi sosial nyata yang harus diselesaikan dengan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Salah satu indikator yang menjadi perhatian utama adalah perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

"Menurut data BPS, kepemilikan aset seperti rumah layak huni menjadi indikator penting dalam pengukuran kemiskinan. Melalui program ini, setiap desa diharapkan bisa memperbaiki sedikitnya lima rumah warga dengan nilai Rp20 juta per rumah. Jika diakumulasi, ada sekitar 1.517 rumah yang akan diperbaiki di seluruh Majalengka," jelasnya.

Selain fokus pada pengentasan kemiskinan, Bupati juga meminta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk memperkuat sinergi dalam mendukung berbagai program prioritas Pemkab Majalengka.

Termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka stunting, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan di wilayah pedesaan.

Dengan kebijakan berbasis pemberdayaan ini, Pemkab Majalengka optimis mampu mempercepat transformasi ekonomi desa dan mengurangi ketimpangan sosial secara signifikan di tahun-tahun mendatang. (*)