TIMES SABANG, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyoroti sejumlah catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam penerapan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Kepala Staf Kepresidenan Qodari mengatakan, berdasarkan data Kemenkes dari 1.379 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hanya 413 yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Pangan, dan lebih sedikit lagi, hanya 312 yang benar-benar menerapkan SOP tersebut m

“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan,” ucap Kepala Staf Kepresidenan Qodari dikutip dari laman resmi Kantor Staf Presiden pada Rabu (24/9/2025).

Selain itu, lanjut Qodari, berdasarkan data per 22 September 2025, jumlah SPPG yang memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) baru 34 SPPG dari total 8.583 SPPG. Sementara 8.549 lainnya belum. 

“Jadi singkatnya SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” katanya. 

Hasil koordinasi KSP dengan kementerian terkait juga mengonfirmasi bahwa regulasi sebenarnya sudah tersedia diterbitkan oleh BGN dengan dukungan BPOM. Tantangan terbesarnya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar diaktifkan dan dipatuhi.

“Bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” ungkapnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menyinggung soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan, sembilan dari sepuluh SPPG yang melaporkan keracunan pada Agustus–September 2025 merupakan SPPG baru yang beroperasi kurang dari satu bulan.

“Jadi memang ini sisi-sisi rentannya. Katanya kalau pesawat itu paling riskan pada saat baru take off. Nah, di MBG ini ada masa yang saya sebut critical one month, masa tiga puluh hari pertama yang memang sangat rawan,” tandasnya. (*)