TIMES SABANG, JAKARTA – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Kamis (6/11/2025) menyetujui resolusi yang diajukan AS untuk mencabut sanksi terhadap Presiden Suriah, Ahmed Al-Sharaa saat Amerika Serikat bersiap membangun pangkalan militer udara di Damaskus

Minggu depan  Ahmed Al-Sharaa akan melakukan kunjungannya ke Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat. Ini adalah kunjungan pertama oleh seorang kepala negara Suriah ke AS.

"(Dewan) memutuskan bahwa Ahmed Al-Sharaa dan (Menteri Dalam Negeri) Anas Hasan Khattab dihapus dari Daftar Sanksi ISIS dan Al-Qaeda," begitu bunyi resolusi tersebut, yang disetujui oleh 14 anggota dewan. Namun China abstain

Menurut beberapa sumber, Amerika Serikat akan bangun pangkalan udara di ibukota Suriah, Damaskus untuk membantu mewujudkan pakta keamanan yang ditengahi Washington antara Suriah dan Israel.

Rencana kehadiran pangkalan militer AS di ibu kota Suriah itu sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Ini akan menjadi tanda penataan kembali strategis Suriah dengan AS setelah jatuhnya pemimpin lama Bashar al-Assad sekutu Iran, tahun lalu.

Pangkalan tersebut terletak di gerbang menuju wilayah selatan Suriah yang diperkirakan akan menjadi zona demiliterisasi sebagai bagian dari pakta non-agresi antara Israel dan Suriah.

Kesepakatan tersebut juga sedang dimediasi oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Trump sendiri akan bertemu Ahmed al-Sharaa di Gedung Putih  Senin depan.

Dilansir Reuters, bahwa AS berencana menggunakan pangkalan tersebut untuk membantu memantau potensi perjanjian Israel-Suriah.

Pentagon dan Kementerian Luar Negeri Suriah tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana tersebut.

Kepresidenan Suriah dan Kementerian Pertahanan juga tidak segera menanggapi pertanyaan seputar rencana yang dikirimkan melalui Kementerian Informasi Suriah.

Namun seorang pejabat pemerintah AS yang diwawancarai Reuters mengatakan, AS "terus mengevaluasi postur yang diperlukan di Suriah untuk memerangi ISIS (Negara Islam) secara efektif. "Dan (kami) tidak mengomentari lokasi atau kemungkinan lokasi operasi pasukan," katanya.

Pejabat tersebut meminta agar nama dan lokasi pangkalan tersebut dihapus demi alasan keamanan operasional. 

Seorang pejabat militer Barat mengatakan, Pentagon juga telah mempercepat rencananya selama dua bulan terakhir dengan beberapa misi pengintaian ke pangkalan tersebut.

Misi-misi tersebut menyimpulkan bahwa landasan pacu panjang pangkalan tersebut siap untuk segera digunakan.

Dua sumber militer Suriah mengatakan pembicaraan teknis telah difokuskan pada penggunaan pangkalan untuk logistik, pengawasan, pengisian bahan bakar dan operasi kemanusiaan, sementara Suriah akan mempertahankan kedaulatan penuh atas fasilitas tersebut.

Seorang pejabat pertahanan Suriah menambahkan, AS telah terbang ke pangkalan itu dengan pesawat angkut militer C-130 untuk memastikan landasan pacu dapat digunakan.

Seorang penjaga keamanan di salah satu pintu masuk pangkalan mengatakan, bahwa pesawat Amerika mendarat di sana sebagai bagian dari "uji coba".

Namun tidak segera jelas kapan personel militer AS akan dikirim ke pangkalan itu.

Rencana baru AS tersebut tampaknya mencerminkan dua kehadiran militer AS baru lainnya di kawasan tersebut yang memantau perjanjian penghentian permusuhan yakni satu di Lebanon, untuk mengawasi dengan ketat gencatan senjata tahun lalu antara kelompok bersenjata Lebanon Hizbullah dan Israel, dan satu lagi di Israel yang memantau gencatan senjata era Trump antara kelompok militer Palestina Hamas dan Israel.

AS telah menempatkan pasukan di Suriah timur laut, sebagai bagian dari upaya selama satu dekade untuk membantu pasukan pimpinan Kurdi di sana memerangi ISIS.

Pada bulan April, Pentagon mengatakan akan mengurangi separuh jumlah pasukan di sana menjadi 1.000.

Presiden Suriah, Ahmed Al-Sharaa mengatakan, bahwa kehadiran pasukan Amerika Serikat itu harus disetujui oleh negara Suriah yang baru. Suriah sendiri akan segera bergabung dengan koalisi anti-ISIS global yang dipimpin AS. (*)